Pesawaran di Ambang Kebangkrutan: Krisis Keuangan Mengguncang Pemerintahan Dendi Ramadhona Kaligis

Pesawaran, Lampung – Kabupaten Pesawaran saat ini diibaratkan sebagai sebuah perusahaan yang sedang menghadapi kebangkrutan. Pernyataan ini disampaikan oleh Mu’allim Taher, salah seorang tokoh pendiri Kabupaten Pesawaran, yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Dendi Ramadhona Kaligis selama dua periode.

Dalam keterangannya di kediamannya pada Rabu (1/1/2025), Mu’allim Taher membeberkan berbagai persoalan yang menunjukkan lemahnya pengelolaan keuangan daerah:

– Belum Dibayarnya Siltap Ribuan Aparatur Desa: Hingga kini, ribuan aparatur desa belum menerima hak mereka dalam bentuk penghasilan tetap (siltap), yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah.

– Lima Bulan Tenaga Honorer Tanpa Gaji: Para tenaga honorer di berbagai sektor belum menerima gaji selama lima bulan terakhir, yang membuat mereka harus bertahan dalam situasi sulit.

– Insentif Pejabat Belum Dibayar:** Insentif bagi para pejabat selama dua bulan terakhir juga belum disalurkan, menunjukkan tanda krisis likuiditas yang serius.

– Hutang Tak Terselesaikan: Tunggakan hutang Pemerintah Kabupaten Pesawaran kepada Bank Jawa Barat hingga kini belum terselesaikan, menambah daftar panjang masalah keuangan daerah.

– Infrastruktur yang Terabaikan: Kondisi jalan di berbagai wilayah Pesawaran semakin memprihatinkan. Jalan-jalan yang rusak parah tidak pernah diperbaiki selama dua periode kepemimpinan Bupati Dendi Ramadhona Kaligis.

“Kabupaten Pesawaran ini seperti perusahaan yang bangkrut. Persoalan-persoalan mendasar saja tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera jika keuangan daerah terus bermasalah seperti ini?” ujar Mu’allim Taher dengan nada kecewa.

Mu’allim juga menambahkan bahwa situasi ini semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ia mendesak Bupati Dendi Ramadhona Kaligis untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut sebelum masa jabatannya berakhir.

“Kami, sebagai tokoh pendiri Kabupaten Pesawaran, merasa prihatin melihat kondisi ini. Dendi seharusnya lebih fokus mengatasi persoalan keuangan daerah dan memperhatikan kebutuhan masyarakat,” tegas Mu’allim.

Kondisi ini menjadi sorotan tajam, baik dari masyarakat maupun kalangan pengamat. Apakah Kabupaten Pesawaran mampu keluar dari krisis ini? Ataukah situasi ini akan terus berlanjut hingga menimbulkan dampak lebih luas?

Pemerintah Kabupaten Pesawaran belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan ini. Namun, masyarakat berharap ada langkah cepat dan nyata untuk menyelesaikan persoalan keuangan dan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan utama.