Konflik Agraria di Lampung Memanas: Presiden Diminta Bertindak Tegas, Warga Desa Natar Terancam Kehilangan Hak

Lampung Selatan – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendapat desakan keras untuk mengambil langkah tegas atas konflik agraria yang memanas di Desa Natar, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Konflik ini mencuat setelah puluhan rumah warga diratakan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 7 pada Sabtu, 4 Januari 2025. Perobohan ini diduga dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar, memicu protes besar dari warga setempat.

Eksekusi Diduga Ilegal: Warga Kehilangan Tempat Tinggal

Penggusuran yang dilakukan oleh PTPN I Regional 7 menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa surat perintah pengosongan rumah diduga tidak sah. Menurut Ujang Kosasi, S.H., penasihat hukum warga, surat perintah tersebut tidak dikeluarkan oleh pengadilan, melainkan oleh pengacara perusahaan. “Ini adalah bentuk pelanggaran hukum yang nyata. Surat perintah semacam ini hanya sah jika diterbitkan oleh pengadilan berdasarkan putusan hukum berkekuatan tetap,” tegasnya.

Bahkan, lokasi eksekusi menambah kerumitan kasus ini. Alamat yang diklaim milik PTPN I Regional 7 berada di Desa Sidosari, tetapi rumah-rumah yang digusur berada di Desa Natar. “Kesalahan fatal ini jelas masuk ranah pidana,” imbuh Ujang.

Protes dan Seruan Keadilan Warga Desa Natar

Tidak tinggal diam, warga Desa Natar melancarkan aksi protes dan mendesak pemerintah untuk segera turun tangan menyelesaikan konflik ini. Mereka menuntut agar PTPN I Regional 7 menghentikan aktivitas di lahan sengketa dan bertanggung jawab atas kerugian yang telah mereka alami.

“Kami hanya ingin hak kami dihormati. Rumah kami diratakan tanpa dasar hukum yang jelas. Ini bukan hanya soal tanah, tetapi juga soal hidup kami,” ujar salah satu warga yang rumahnya tergusur.

Kecaman dari Berbagai Pihak

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, mengutuk keras tindakan brutal tersebut. Ia bahkan menyamakan perilaku PTPN I Regional 7 dengan tindakan agresi Zionis Israel terhadap rakyat Palestina.

“Saya berharap Presiden Prabowo Subianto lebih peduli terhadap rakyatnya sendiri yang dizalimi oleh pihak-pihak berjiwa zionis seperti PTPN ini. Rakyat tidak boleh terus hidup dalam ketakutan,” ujarnya dengan nada tegas.

Wilson juga mengingatkan pemerintah agar janji-janji manis tentang keberpihakan kepada rakyat tidak hanya menjadi slogan. “Hampir setiap hari Presiden bicara tentang kepentingan rakyat. Jangan sampai semua itu hanya sekadar omong kosong,” tambahnya.

Tantangan untuk Pemerintahan Prabowo

Konflik agraria di Desa Natar menjadi ujian besar bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Tindakan tegas dalam menangani kasus ini akan menjadi tolak ukur keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Masyarakat berharap agar hukum ditegakkan secara adil, tanpa memihak kepada kekuatan korporasi besar.

“Ini bukan hanya soal Natar, tetapi juga gambaran besar tentang bagaimana negara memperlakukan rakyatnya. Jika pemerintah tidak bertindak, rakyat akan kehilangan kepercayaan,” ungkap seorang tokoh masyarakat setempat.

Pemerintah kini ditantang untuk memastikan konflik ini diselesaikan secara adil, transparan, dan berpihak pada keadilan sosial. Semua mata tertuju pada langkah yang akan diambil Presiden Prabowo untuk membuktikan keberpihakan kepada rakyat kecil yang terpinggirkan.

Tim Redaksi