Dampak Pemblokiran 70.000 BPJS di Pesawaran: Warga Cipadang Gedong Tataan Jadi Korban Penelantaran Pasien

Ketua harian Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP), Muallim Taher, dengan lantang menyuarakan kekecewaannya terhadap Bupati Pesawaran. Dalam pernyataan tegasnya, ia mengutuk kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan menilai tindakan ini mencemarkan nama baik Pesawaran.

“Kami mendirikan Kabupaten Pesawaran untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk pemimpin yang sibuk memuji dirinya sendiri. Kalau dia hanya ingin memuja-muji dirinya, jangan masuk ke Pesawaran. Tetapi jika niatnya mensejahterakan masyarakat, kami persilakan. Penelantaran pasien di RSUD Pesawaran ini adalah tindakan biadab yang tidak diterima dalam Islam maupun nilai kemanusiaan,” ujar Muallim Taher pada 05/01/25.

Lebih jauh, ia menyebut bahwa pemblokiran BPJS ini merupakan bukti nyata kegagalan bupati dalam membangun Pesawaran. “Bagaimana mungkin layanan kesehatan yang menjadi hak dasar masyarakat bisa terputus? Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bupati tidak mampu memberikan solusi nyata bagi kebutuhan rakyat. Kebijakan ini adalah bentuk nyata pengkhianatan terhadap masyarakat yang telah memilihnya,” tambahnya dengan nada geram.

Pemblokiran BPJS yang memengaruhi puluhan ribu masyarakat Pesawaran menjadi salah satu indikator buruknya tata kelola pemerintahan kabupaten. Warga yang menggantungkan hidup pada fasilitas kesehatan kini harus mencari alternatif mahal yang sulit dijangkau.

“Pemimpin yang gagal tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik. Pemerintah daerah seharusnya bekerja untuk rakyat, bukan untuk menciptakan penderitaan,” kata Muallim.

Masyarakat mendesak agar layanan BPJS segera dipulihkan dan meminta pertanggungjawaban dari pihak terkait, termasuk Bupati Pesawaran. Mereka berharap ada perbaikan mendasar dalam kebijakan kesehatan untuk mencegah insiden serupa terulang.

Hingga saat ini, pihak RSUD Pesawaran maupun pemerintah kabupaten belum memberikan tanggapan resmi atas peristiwa ini. Namun, tekanan publik semakin kuat, menuntut perubahan nyata dari pemerintah daerah yang selama ini dinilai hanya sibuk dengan pencitraan tanpa memberikan solusi.

Kejadian ini menjadi cermin kegagalan pemerintahan yang hanya mengutamakan kepentingan politik dan birokrasi di atas kebutuhan rakyat. Pesawaran, yang didirikan untuk kesejahteraan warganya, kini terancam menjadi simbol penderitaan akibat pemimpin yang tidak peduli.

Pesan masyarakat jelas: cukup sudah! Pesawaran butuh pemimpin yang hadir untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri.