Pelantikan BKOW Lampung 2025–2030, DPRD dan IKAD Tegaskan Dukungan Penguatan Peran Perempuan

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M. secara resmi melantik Pengurus Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Lampung masa bhakti 2025–2030 di Balai Keratun Lantai III, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (20/1/2026).

Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri berbagai unsur penting daerah, termasuk perwakilan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Intan Raihana, S.Keb., serta Ketua Ikatan Keluarga Anggota Dewan (IKAD) DPRD Provinsi Lampung, Irene Fransisca Giri. Kehadiran DPRD dan IKAD menjadi simbol dukungan nyata lembaga legislatif terhadap penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Provinsi Lampung Ny. Purnama Wulan Sari Mirza, S.E., M.M., Ketua BKOW Provinsi Lampung Hj. Handjarita Gatot, M.Si., serta perwakilan organisasi wanita se-Provinsi Lampung. Acara dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung mengajak seluruh pengurus dan anggota BKOW untuk menuangkan ide dan gagasan inovatif serta memperkuat kolaborasi lintas organisasi. Ia menegaskan bahwa sinergi organisasi wanita merupakan kekuatan strategis dalam mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, kehadiran DPRD Provinsi Lampung dan IKAD menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan BKOW sebagai mitra strategis pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong pemberdayaan perempuan di bidang sosial, pendidikan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Ketua Panitia Pelantikan, Dr. Hj. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.A., menyampaikan harapan agar kepengurusan baru mampu memperkuat sinergi antarorganisasi wanita sekaligus meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat Lampung.

BKOW Provinsi Lampung masa bhakti 2025–2030 dipimpin oleh Ketua Umum Ir. Hj. Handjarita Gatot, MBA. Kepemimpinan ini diharapkan semakin mempererat kolaborasi dengan DPRD dan IKAD dalam mendukung program-program pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berperspektif gender.

YUN