Pesawaran — Proyek pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Pesawaran kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, bukan hanya karena viralnya dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum ormas, tetapi juga karena kualitas pekerjaan proyek IGD yang dikerjakan oleh kontraktor berinisial M.S dinilai penuh kejanggalan dan patut dipertanyakan. Pengerjaan IGD RSUD Pesawaran yang dimulai sekitar Agustus 2025 lalu diduga tidak memenuhi standar teknis bangunan pelayanan kesehatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek tersebut diduga menggunakan besi beton ukuran 8 mm dan cincin besi 6 mm, spesifikasi yang dinilai tidak sebanding dengan fungsi IGD sebagai fasilitas vital yang menampung pasien dalam kondisi darurat. Tak hanya itu, penyekatan sambungan dinding bangunan juga diduga dikerjakan tanpa kualitas memadai, sehingga memunculkan kekhawatiran serius terkait keselamatan bangunan dan pengguna layanan rumah sakit. Kontraktor pelaksana proyek IGD RSUD Pesawaran, M.S, kini menjadi sorotan utama. Selain kualitas pekerjaan yang menuai kritik, M.S juga disebut-sebut memiliki kedekatan politik, bahkan dikenal sebagai ketua tim sukses salah satu calon kepala daerah di Pesawaran. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai profesionalisme, independensi, dan potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan proyek strategis pelayanan kesehatan tersebut. BACA JUGA Pelebaran jalan Padang cermin-SP.Teluk Kiluan Dimulai,Warga gantungkan harapan Terhadap pengawasan Proyek APBN Tantangan Over Kapasitas dan Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan. Publik menilai, proyek rumah sakit seharusnya dikerjakan dengan standar tinggi dan pengawasan ketat, bukan justru menyisakan keraguan teknis dan kecurigaan kepentingan. OTT Viral, Mutu Proyek Justru Terabaikan. Viralnya dugaan penjebakan OTT terhadap oknum ormas di rumah kontraktor M.S pada 29 Januari 2026 lalu, yang turut menyeret seorang pegawai sekuriti RSUD Pesawaran, dinilai sebagian pihak justru mengaburkan persoalan utama, yakni mutu pembangunan IGD rumah sakit. Alih-alih menjawab pertanyaan publik terkait kualitas proyek, kasus OTT tersebut malah menimbulkan spekulasi bahwa ada persoalan besar yang coba dialihkan dari perhatian masyarakat. Upaya konfirmasi kepada PPTK Dinas PU Cipta Karya Pesawaran, Nyoman, beberapa kali dilakukan. Namun yang bersangkutan tidak berhasil ditemui dan terkesan menghindar. Saat dihubungi melalui nomor +62 812-7908-88xx, pada jum’at. 06/01 tidak ada respons yang diberikan. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Pesawaran, Davit, mengaku belum mengetahui secara pasti persoalan tersebut. BACA JUGA Dinsos Lamsel,Salur kan kursi roda pada lansia warga desa Canggu. Masyarakat Adat Way Lima Siap Aksi, Tuntut PTPN VII Kembalikan Tanah Ulayat 3000 Hektar “Nanti bertemu dengan PPTK Nyoman, dia yang ahlinya di bidang itu,” ujar Davit singkat. Sikap serupa juga ditunjukkan Kepala Bidang Cipta Karya, Sanca Yudistira, yang disebut jarang berada di tempat dan belum pernah memberikan klarifikasi resmi. Rangkaian persoalan ini memperkuat desakan agar: 1. Dilakukan audit teknis independen terhadap proyek IGD RSUD Pesawaran 2. Kontraktor bertanggung jawab secara terbuka atas spesifikasi dan mutu pekerjaan 3. Dinas PUPR tidak cuci tangan dan membuka seluruh dokumen teknis proyek 4. Aparat penegak hukum menelusuri dugaan pelanggaran tanpa tebang pilih Proyek rumah sakit yang dibiayai uang negara dinilai tidak boleh dikerjakan asal-asalan, apalagi jika menyangkut keselamatan nyawa masyarakat. Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor M.S belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan mutu pekerjaan IGD RSUD Pesawaran. R01 Share this... Whatsapp Facebook Navigasi pos Pelebaran jalan Padang cermin-SP.Teluk Kiluan Dimulai,Warga gantungkan harapan Terhadap pengawasan Proyek APBN Pemkab Lamsel Pastikan gajih PPPK Paruh waktu,Dalam kondisi siap
