MPAL Farifki Tak Memiliki Legalitas, H. Maulana Raja Niti Sebut Lembaga Adat Bodong

Dalam pemberitaan tersebut, H. Maulana Raja Niti Gelar Paksi Tuan menegaskan bahwa lembaga MPAL yang dipimpin oleh Farifki Zulkarnayen Arif gelar Suntan Junjungan Makhga tidak memiliki legalitas yang sah. Ia menyebut bahwa MPAL yang diakui secara resmi oleh negara hanya satu, sedangkan lembaga yang diklaim oleh Farifki tidak memiliki dasar hukum.

Lebih lanjut, H. Maulana Raja Niti Gelar Paksi Tuan menjelaskan bahwa dirinya adalah Ketua MPAL Pesawaran yang memiliki legalitas resmi, dan mempertanyakan dasar Farifki mengklaim diri sebagai ketua lembaga adat.

“Kalau Farifki itu ketua MPAL, dasarnya apa? Kalau dia ketua adat memang iya, dia sebatin. Tapi kalau ketua MPAL itu tidak benar. Tanyakan kepada Farifki, ada tidak legalitasnya? SK siapa?” kata Maulana.

Sementara itu, Sekretaris MPAL Pesawaran, Muallim Taher, juga memberikan penjelasan terkait keabsahan lembaga adat tersebut. Menurutnya, SK MPAL yang pernah diterbitkan oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“MPAL yang di-SK-kan oleh Bupati Dendi itu menyalahi prosedur, karena lembaga adat bukan lembaga pemerintah daerah. Seharusnya di-SK-kan oleh Ketua Pusat. Semua organisasi yang legal harus memiliki legalitas, termasuk dari Kemenkumham dan notaris. SK yang diterbitkan Dendi sudah berakhir masa berlakunya. Jadi Farifki jangan mengaku Ketua MPAL kalau tidak ada legalitas,” ujar Muallim.

Menurut Muallim, setiap lembaga adat yang sah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan pengakuan secara struktural dari tingkat pusat. Oleh karena itu, pihaknya menilai bahwa lembaga MPAL yang diklaim dipimpin oleh Farifki tidak memenuhi unsur legalitas formal.

Dengan demikian, MPAL Pesawaran yang dipimpin oleh H. Maulana Raja Niti Gelar Paksi Tuan menegaskan bahwa hanya satu lembaga MPAL yang diakui secara resmi di Kabupaten Pesawaran sesuai dengan ketentuan hukum dan tata kelembagaan adat yang berlaku.