Terbongkar! BPK RI Lampung Akui Belum Audit Proyek SPAM Gagal Rp8 Miliar di Pesawaran, Lempar ke Inspektorat

Pesawaran — Fakta mengejutkan terungkap dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp8 miliar di Kabupaten Pesawaran tahun 2022. Melalui surat resmi bernomor: 261/B/S/DJPKN-V.BLP/HUM.02.06/7/2025 tertanggal 25 Juli 2025, BPK menyatakan bahwa proyek yang hingga kini tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu ternyata belum pernah diperiksa oleh BPK.

Surat tersebut merupakan tanggapan atas pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Mu’alim Taher pada 3 Juli 2025, serta hasil audiensi BPK dengan Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Pesawaran pada 15 Juli 2025. Dalam surat itu, BPK justru meminta Inspektorat Kabupaten Pesawaran untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, lalu menyampaikan hasilnya ke BPK untuk dipantau dan ditindaklanjuti.

Di sisi lain, pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, Wildan, S.E., M.M., menambah kegamangan. Saat dimintai tanggapan pada Rabu, 25 Juni 2025 lalu, ia mengatakan bahwa perpindahan kewenangan proyek SPAM dari Dinas Perkim ke Dinas PUPR pasti diatur oleh regulasi, meski dirinya mengaku tidak memahami duduk perkaranya secara detail.

“Terkait peristiwa proyek SPAM itu saya tidak mengerti. Namun regulasi pergeseran dari Perkim ke PUPR secara teknis pasti ada yang mengatur. Kalau tidak ada, ya pasti jadi temuan BPK,” ujar Wildan.

Namun, fakta bahwa BPK belum pernah mengaudit proyek tersebut jelas memunculkan keraguan. Bagaimana publik bisa berharap akan ada temuan dari BPK jika lembaga tersebut bahkan belum melakukan audit?.

Hingga kini, proyek SPAM Rp8 miliar yang dikerjakan tahun 2022 itu belum memberi manfaat apa pun kepada masyarakat. Instalasi dan jaringan air yang dibangun hanya menjadi saksi bisu dari sebuah proyek yang gagal, namun belum jelas siapa yang bertanggung jawab.

Kondisi ini menyisakan pertanyaan mendalam. Apakah pemeriksaan internal oleh Inspektorat cukup kredibel untuk menggantikan audit resmi BPK? Atau justru ini bagian dari upaya “saling lempar” kewenangan agar kasus proyek SPAM yang gagal ini tidak sampai menyeret pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab?

Publik kini menanti bukan hanya hasil pemeriksaan, tetapi juga transparansi atas proses pengawasan keuangan negara yang seharusnya berjalan tegas dan tidak kompromistis terhadap kegagalan pembangunan.

Akibat BPK tidak melaksanakan tugas pokoknya dalam mengaudit kegiatan SPAM tahun 2022 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pesawaran, telah menimbulkan kegaduhan berkepanjangan di masyarakat, aparat penegak hukum (APH), dan instansi terkait. Hal ini disebabkan tidak adanya tolak ukur resmi tentang kerugian negara, karena satu-satunya lembaga yang berwenang menentukan kerugian negara adalah BPK.

Tanpa hasil audit dari BPK, Pemerintah Kabupaten Pesawaran tidak merasa bersalah, sementara yang dibutuhkan masyarakat adalah azas manfaat dari proyek tersebut, bukan sekadar laporan administratif semata.

Dengan demikian, kinerja BPK RI Perwakilan Lampung patut dipertanyakan kembali. Mengapa audit tidak segera dilakukan sejak proyek dinyatakan gagal dimanfaatkan? Apakah pembiaran ini akan terus berlangsung tanpa evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan tugas pengawasan keuangan negara di daerah?

Mu’allim Taher menilai kebijakan BPK RI Perwakilan Lampung untuk meminta Inspektorat Pesawaran melakukan audit proyek SPAM dengan nilai Rp8 miliar adalah janggal dan aneh. “Itu kan kewajiban BPK RI Perwakilan Lampung untuk melakukan audit pada tahun 2023, tapi mereka tidak melakukan. Kok sekarang malah minta Inspektorat Pesawaran yang audit? Apa iya Inspektorat Pesawaran punya keberanian untuk melakukan itu, karena saya yakin banyak petinggi-petinggi Pesawaran yang terlibat dalam proyek tersebut,” tegasnya.