Pesawaran – Rekomendasi pemecatan Aris Sandi oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung dari jabatan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Pesawaran kini menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk tokoh pendiri Kabupaten Pesawaran.

Mualim Taher, tokoh yang turut membangun Pesawaran, menyatakan keprihatinannya atas keputusan yang muncul akibat dukungan Aris Sandi kepada pasangan calon nomor urut 01 pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran.
“Saya merasa heran dan prihatin. Seorang ketua DPC justru malah mendapat rekomendasi pemecatan hanya karena menyuarakan pilihan politik yang diyakini baik bagi masyarakat. Ini sangat tidak adil dan terkesan gegabah,” tegas Mualim Taher.

BACA JUGA.

Kasus Dugaan Dokumen Palsu di Desa Pekondoh Mandek, Pelapor Siap Gencarkan Lagi Usai PSU

Menurutnya, Aris Sandi adalah figur muda yang telah berjuang keras membesarkan Partai Demokrat di Pesawaran dengan loyalitas tinggi. “Kalau hanya karena beda pilihan langsung direkomendasikan pecat, ini bukan soal organisasi, tapi politik sesaat yang merugikan,” tambahnya.
Mualim menegaskan pula bahwa Aris Sandi bukan penghianat partai seperti yang diberitakan beberapa media. “Keputusan Mahkamah Konstitusi menegaskan yang didiskualifikasi adalah Aris pribadi, bukan partainya. Saya mendukung langkah Aris yang memilih berdiri untuk kepentingan masyarakat Pesawaran demi kemajuan daerah,” ujarnya.
“Justru saya melihat Aris sebagai sosok kesatria yang lebih mengutamakan rakyat daripada kelompok, golongan, dan bahkan partainya sendiri. Dia tetap bersama rakyat menentukan masa depan kabupaten ini,” pungkas Mualim Taher.
Kekecewaan juga datang dari masyarakat Pesawaran. Salah satu warga Desa Gedong Tataan yang tidak ingin disebut namanya mengatakan, “Pak Aris dekat dengan rakyat dan sering membantu langsung. Jika dia dipecat karena dukung paslon 01, suara rakyat jadi diabaikan.”
Desakan agar DPD Demokrat mencabut rekomendasi pemecatan Aris Sandi pun makin kuat. Banyak pihak menilai perbedaan pendapat dan pilihan politik harus dihargai sebagai bagian dari demokrasi, bukan dihukum.
INS
Share this...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *