Diduga Gunakan Ijazah Palsu, Nama Sumarno Jadi Sorotan, Penyidik Sebut Asli – Pelapor Minta Transparansi

Pemeriksaan tersebut dilakukan guna mencocokkan dokumen yang diduga telah mengalami perubahan identitas. Salah satu contohnya, dokumen atas nama Yuwanita yang diubah menjadi M. Amri, yang saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh Polres Pesawaran.

---

---

---

Namun, sorotan utama publik saat ini tertuju pada dokumen ijazah atas nama Sumarno, yang disebut-sebut oleh pelapor diduga palsu. Pada Sabtu siang, 3 Mei 2025, pihak pelapor menerima informasi bahwa penyidik menyatakan ijazah atas nama Sumarno tersebut adalah asli.

“Itu milik Sumarno, ijazah bener memang dia sekolah, bukan palsu,” ungkap salah satu penyidik saat dikonfirmasi.

Namun pelapor menyampaikan adanya kejanggalan serius. Berdasarkan arsip fotokopi ijazah milik Sumarno yang dimiliki pelapor, terdapat perbedaan mencolok pada tulisan tangan, tanggal lahir, serta identitas lainnya dibandingkan dengan ijazah resmi.

---

---

---

Namun, dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa berdasarkan arsip dan data sekolah, tidak ditemukan kesesuaian data yang dimaksud. Hal ini menimbulkan kecurigaan kuat bahwa dokumen yang digunakan oleh Sumarno adalah palsu.

Pihak pelapor dari gabungan LSM Komunitas Pemburu Korupsi KPK-RI DPD Lampung meminta penyidik agar bekerja secara profesional dan berdasarkan asas keterbukaan informasi. Pelapor juga meminta agar hasil pemeriksaan bukti pembanding dari SMPN 5 Pesawaran ditunjukkan secara terbuka. Bila terdapat dugaan keterangan palsu, pelapor meminta pihak kepolisian untuk memeriksa Kepala Sekolah SMPN 5 Pesawaran yang menyatakan bahwa ijazah Sumarno asli.

Sebelumnya, dalam hasil investigasi lembaga pada 9 Maret 2022, Kepala Sekolah SMPN 5 Pesawaran, Zainal Bahrus, menyampaikan bahwa data atas nama Sumarno tidak ditemukan dalam arsip sekolah tersebut.

Laporan juga telah disampaikan secara resmi melalui Setum Polda Lampung pada 14 Januari 2025 lalu, yang ditujukan kepada Krimum Polda Lampung, bahwa data yang digunakan Sumarno dalam administrasi perangkat desa serta untuk mendaftar di PKBM Bung Tomi Way Lima diduga kuat merupakan dokumen palsu.

Pelapor menegaskan bahwa bila dalam penanganan kasus ini penyidik tidak mampu membuktikan dokumen tersebut secara valid, maka Polda Lampung diminta untuk mengevaluasi dan menegur anggota penyidik yang dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan. Pelapor juga berharap tidak ada indikasi perlindungan terhadap pelaku pemalsuan dokumen.

Diketahui, dokumen yang dipersoalkan tidak hanya milik Sumarno. Terdapat empat perangkat desa Pekondoh Way Lima yang dilaporkan menggunakan dokumen yang diduga palsu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena seluruh dokumen tersebut digunakan sebagai syarat administrasi pengangkatan perangkat desa maupun sebagai dasar mendaftar pendidikan kesetaraan di lembaga PKBM.

Pelapor menilai bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut pelanggaran administratif, tetapi juga menyentuh soal integritas pelayanan publik dan potensi tindak pidana pemalsuan dokumen negara. Oleh karena itu, pelapor mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki seluruh perangkat desa yang terlibat, tanpa terkecuali.

“.Empat perangkat desa yang patut diduga menggunakan dokumen yang tidak sah. Kami meminta agar semua diproses secara adil, transparan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegas pelapor dari LSM KPK-RI DPD Lampung.

Pelapor juga meminta Polda Lampung turun langsung untuk mengawasi proses penanganan laporan ini, agar tidak terjadi keberpihakan ataupun indikasi pengaburan fakta demi melindungi oknum tertentu.

INS.