DPRD Lampung Gelar Paripurna, Gubernur Sampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi

Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 serta pembahasan terhadap dua Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu (2/7/2025).

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., dan dihadiri Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M., para pimpinan DPRD Lampung, Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD A. Giri Akbar menjelaskan bahwa agenda paripurna ini merupakan bagian penting dari tahapan legislasi. “Hari ini kita mendengarkan jawaban Gubernur Lampung atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, serta pembahasan dua Raperda prakarsa pemerintah daerah, yakni Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela dalam paparannya menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk mempercepat pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa realisasi belanja daerah Provinsi Lampung telah mencapai 85,73% pada tahun 2024, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program pembangunan sesuai perencanaan.

Lebih lanjut, Jihan menjelaskan bahwa RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029 disusun berpedoman pada RPJMN 2025–2029 dan RPJPD Provinsi Lampung 2025–2045. Dokumen ini menjadi penjabaran visi-misi kepala daerah dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan daya saing daerah.

“Pemerintah Provinsi Lampung akan mengarahkan pembangunan pada upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem, memperluas akses pendidikan, kesehatan, serta air bersih, sekaligus mendorong transformasi ekonomi berbasis industri hijau, digitalisasi UMKM, dan peningkatan nilai tambah produk lokal,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan penghubung sentra produksi, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan ekonomi. Strategi kolaborasi lintas sektor akan dilakukan untuk menjawab isu-isu strategis, khususnya pengentasan kemiskinan ekstrem di Lampung.

Wakil Gubernur menegaskan, Lampung berkomitmen menjadi daerah yang ramah investasi dengan tetap memberikan perlindungan bagi UMKM lokal. “Pemerintah tidak hanya mendorong penyederhanaan regulasi, tetapi juga memastikan investasi yang masuk tidak mematikan usaha rakyat kecil. Investasi harus menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat,” tegas Jihan.

Rapat paripurna ini berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, dengan suasana yang penuh khidmat, menunjukkan semangat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.