Pringsewu, Bintang Pesawaran – Menjelang rencana perayaan Tahun Baru 2026, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Pringsewu tertanggal 22 Desember 2025, menyampaikan sikap resmi kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Sikap tersebut disampaikan sebagai respons atas kondisi nasional yang tengah diliputi berbagai bencana ekologis serta krisis kemanusiaan yang menimpa sejumlah wilayah di Indonesia. Rabu (24/12). . Dalam pernyataannya, Fraksi PKS mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Pringsewu membatalkan atau tidak memfasilitasi kegiatan perayaan Tahun Baru yang bersifat seremonial dan hura-hura. Kegiatan seperti konser musik, pesta kembang api, maupun acara sejenis yang bersumber dari APBD atau mendapat dukungan tidak langsung dari pemerintah daerah dinilai kurang tepat dilaksanakan di tengah suasana duka nasional. . Menurut Fraksi PKS, Homsi Wastobir ST (ketua), langkah tersebut merupakan wujud kepekaan sosial, empati, serta etika kepemimpinan publik. Pemerintah daerah diharapkan mampu menunjukkan sikap solidaritas kepada masyarakat yang terdampak bencana, sekaligus memberi contoh bahwa kepentingan kemanusiaan harus ditempatkan di atas perayaan yang bersifat hiburan semata. . Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong agar anggaran yang telah direncanakan untuk perayaan Tahun Baru dapat direlokasikan secara sah dan akuntabel. Dana tersebut diusulkan untuk dialihkan ke program-program kemanusiaan, seperti bantuan tanggap darurat bencana, dukungan logistik bagi pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penguatan layanan kesehatan dan dapur umum. . Fraksi PKS meyakini, kebijakan ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Pringsewu terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan publik. Dengan mengambil sikap yang berpihak pada kepentingan rakyat dan korban bencana, pemerintah daerah dinilai dapat menunjukkan kepemimpinan yang berempati dan bertanggung jawab. (Budi Prayitno). Share this... Whatsapp Facebook Navigasi pos BE-i Law Firm Batalkan Mediasi, Oknum Jaksa Diduga Langgar Hukum dan Tidak Hormati Kuasa Hukum Penasihat Forum Honorer Data Base BKN Lamsel maju, Ilhamuddin,S.Kom Ucapkan selamat atas Pelantikan 5.792 PPPK