Lampung — Kolaborasi strategis antara Kementerian Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) mendapat dukungan penuh dari KBPP Polri Provinsi Lampung. Ketua KBPP Polri Lampung, Dr. Fauzi, menyatakan komitmennya untuk ikut serta dalam mendukung program-program nasional yang digagas oleh Kementerian UKM, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KDMP).
Dukungan itu disampaikan langsung oleh Dr. Fauzi pada Minggu, 3 Agustus 2025. Ia menyambut baik ajakan Menteri UKM, Maman Abdurrahman, agar keluarga besar Polri ikut berperan aktif dalam membangun kemandirian dan daya saing pelaku UMKM di Indonesia.
“Kami KBPP Polri Lampung mendukung penuh program Kementerian UKM dan KBPP Polri, terutama dalam aspek perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Dukungan ini akan kami selaraskan dengan program KBPP Polri di Lampung,” ujar Dr. Fauzi, yang juga menjabat sebagai Rektor Institut Bakti Nusantara (IBN) Lampung, sebuah perguruan tinggi yang memiliki jaringan kampus di beberapa kabupaten di Lampung.

BACA JUGA.

PDM Pringsewu Instruksikan PCM Segera Urus Aset Wakaf Muhammadiyah

Selain itu, Dr. Fauzi menegaskan komitmen KBPP Polri Lampung dalam mendukung program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Koperasi Merah Putih, dua program prioritas yang dinilai sangat sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi kerakyatan.
“Kami akan menggerakkan seluruh jaringan dan kekuatan KBPP Polri di Lampung untuk terlibat aktif menyukseskan program MBG dan Koperasi Merah Putih. Peran-peran strategisnya segera akan kita rumuskan bersama,” tegas Dr. Fauzi, yang juga dikenal sebagai Wakil Bupati Pringsewu periode 2018–2023.
Sebelumnya, pada acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KBPP Polri 2025 yang digelar di Depok, Senin (28/7/2025), Menteri UMKM Maman Abdurrahman — yang juga menjabat Wakil Sekretaris KBPP Polri Pusat — secara resmi mengajak KBPP Polri terlibat dalam penguatan ekosistem UMKM nasional.
Dalam sambutannya, Menteri Maman menyampaikan bahwa kolaborasi antara Kementerian UMKM dengan KBPP Polri merupakan bagian dari strategi untuk mewujudkan ekonomi inklusif dan pengembangan SDM UMKM yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi.
“Kementerian UMKM memandang organisasi seperti KBPP Polri sebagai mitra strategis dan agent of change di tengah masyarakat,” ungkap Maman, dalam keterangan tertulis Kementerian UMKM, Rabu (30/7).
Ia menilai bahwa banyak kader KBPP Polri yang aktif sebagai pengusaha, pemimpin komunitas, dan pelaku ekonomi, sehingga keterlibatan organisasi ini akan mempercepat akselerasi ekonomi kerakyatan, terutama di tingkat desa dan kelurahan.

BACA JUGA.

INSPEKTORAT : Diduga Langgar UU Desa dan Permendagri, Proyek Hidroponik Desa Pekondoh Gunakan Dana Desa Rp162 Juta di Atas Tanah Milik Keluarga Kades Tanpa Musdes

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian UMKM dan KBPP Polri, yang mencakup poin penting seperti pengembangan sumber daya manusia, perlindungan UMKM, serta pemberdayaan pelaku usaha skala kecil dan mikro di seluruh Indonesia.
Menteri Maman juga mendorong KBPP Polri untuk aktif dalam mendirikan dan mengelola Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Gizi (SPPG) serta Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan, sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap sektor informal dan masyarakat kelas bawah.
“Program MBG dan KDMP memberi manfaat besar untuk UMKM, dan menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam menguatkan ekonomi rakyat,” tambahnya.
Menteri Maman menegaskan bahwa Rapimnas KBPP Polri 2025 harus menjadi titik tolak peran lebih besar KBPP Polri sebagai penjaga semangat kebangsaan, sekaligus motor penggerak pembangunan berbasis masyarakat di tengah era digital yang penuh tantangan.
Hendrik Iskandar
Share this...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *