Desakan Masyarakat: Bupati Dendi Diminta Segera Ditetapkan sebagai Pejabat Sementara Menjelang PSU 25 Mei Mendatang.

Pesawaran – Menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) Calon Bupati Pesawaran pada 25 Mei mendatang, desakan agar Bupati Pesawaran segera mundur dari jabatannya semakin menguat. Berbagai komentar dan pesan di media sosial, khususnya melalui Facebook Messenger, menggambarkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi tekanan terhadap aparatur desa dan pejabat dinas dalam menghadapi PSU.

Masyarakat menilai bahwa keberadaan bupati yang masih aktif dapat mempengaruhi netralitas aparatur pemerintahan di tingkat desa dan dinas. Mereka khawatir akan adanya intervensi yang dapat mencederai prinsip demokrasi dan keadilan dalam pelaksanaan PSU,. Sabtu, 08/03.

Dalam berbagai percakapan di media sosial, muncul beragam komentar yang menyoroti potensi tekanan terhadap instansi pemerintahan dan aparatur desa. Masyarakat khawatir bahwa kondisi ini dapat berdampak pada jalannya PSU yang seharusnya berlangsung secara adil dan transparan. Selain itu, potensi konflik di tingkat desa juga menjadi perhatian utama, mengingat dinamika politik yang semakin memanas menjelang hari pencoblosan.

Salah satu pesan yang beredar melalui Facebook Messenger menuliskan:

“Bupati di PJ-in dulu, biar gak ada unsur pemaksaan kepada aparatur desa dan orang dinas. Biar kalah telak sekalian.” Tulisnya dalam Messenger pada 4 maret lalu.

Pesan-pesan seperti ini sering kali dikirimkan ke akun Gelas Tukak, baik dari laki-laki maupun perempuan, bahkan dari anak-anak hingga orang dewasa. Mereka meminta agar Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, segera ditetapkan sebagai pejabat sementara (PJ) guna menjaga netralitas pemerintahan dan menghindari tekanan terhadap berbagai pihak menjelang PSU.

Sejumlah pihak menyerukan agar pemerintah segera mengambil langkah untuk memastikan netralitas dalam PSU. Salah satu solusi yang diusulkan adalah menunjuk pejabat sementara yang tidak memiliki kepentingan politik dalam kontestasi pemilihan bupati. Langkah ini dinilai dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif dan memastikan bahwa seluruh aparatur pemerintahan bekerja tanpa tekanan atau intervensi politik.

Dengan semakin dekatnya jadwal PSU, masyarakat berharap agar proses pemilihan dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan tanpa tekanan. Penunjukan pejabat sementara dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga netralitas pemerintahan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Masyarakat Pesawaran menginginkan pemimpin yang benar-benar amanah dan berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, mereka terus menyuarakan harapan agar PSU 25 Mei mendatang berjalan dengan bersih dan demokratis, tanpa adanya intervensi dari pihak yang memiliki kepentingan politik.

INS.