Kejaksaan Negeri Pesawaran Panggil Dinas Terkait Kasus Ijazah Palsu Perangkat Desa Pekondoh

Pesawaran – Kejaksaan Negeri (Kejari – Red) Pesawaran terus menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh empat perangkat Desa Pekondoh, Kecamatan Way Lima. Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, di informasikan, Kejari telah memanggil sejumlah dinas terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), untuk memberikan keterangan.

Langkah ini diambil guna menggali informasi lebih rinci mengenai prosedur seleksi perangkat desa serta keabsahan dokumen yang digunakan. Tidak hanya itu, pihak kecamatan juga kemungkinan akan direncanakan akan dimintai klarifikasi terkait kasus yang semakin menjadi perhatian publik ini.

“Kami meminta dinas terkait menjelaskan mekanisme dan proses administrasi seleksi perangkat desa. Hal ini penting untuk memastikan semua fakta terungkap dengan jelas sebelum melangkah ke tahap berikutnya,” ungkap salah satu anggota tim penyelidik Kejari Pesawaran.

Fokus Penyelidikan

Pemanggilan Dinas Pendidikan bertujuan untuk mengklarifikasi proses verifikasi ijazah yang digunakan oleh perangkat desa. Sementara itu, Dinas PMD diminta menjelaskan mekanisme seleksi serta pengangkatan perangkat desa yang menjadi sorotan.

“Kami memastikan penanganan kasus ini sesuai aturan hukum yang berlaku. Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi tegas akan diterapkan, baik secara administratif maupun pidana,” tegasnya.

Inspektorat Irban 5 Turut Dipanggil

Dalam perkembangan terbaru, Inspektorat Irban 5 Pesawaran dikabarkan akan turut diundang oleh Kejari Pesawaran untuk dimintai keterangan pada Selasa mendatang. Kehadiran Inspektorat diharapkan dapat memperjelas yang telah dilakukan terkait dugaan ijazah palsu tersebut.

Sorotan Publik

Kasus ini telah memicu keprihatinan masyarakat Desa Pekondoh yang merasa integritas pemerintah desa tercoreng. Banyak pihak mendesak agar Kejari bertindak transparan dan profesional untuk memastikan kasus ini tidak berakhir tanpa kejelasan.

“Kami mendukung penuh langkah Kejari. Kami berharap kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemerintah desa agar lebih berhati-hati dan menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Pekondoh.

Harapan Akan Reformasi Sistem

Kasus ini juga menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk mengevaluasi sistem seleksi perangkat desa secara menyeluruh. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang dan menjaga kredibilitas tata kelola pemerintahan desa.

Kejari Pesawaran berkomitmen menyelesaikan kasus ini hingga tuntas dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dukungan dari semua pihak diharapkan agar proses hukum berjalan transparan dan keadilan ditegakkan.

(Laporan akan terus diperbarui sesuai perkembangan kasus)