PPTK CIPTA KARYA PUPR PESAWARAN DIDUGA MENGHINDAR DARI KONFIRMASI Transparansi Proyek IGD RSUD Pesawaran Dipertanyakan

Pesawaran — Sorotan terhadap proyek revitalisasi Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Pesawaran terus menguat. Selain dugaan persoalan kualitas konstruksi, perhatian kini tertuju pada sikap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Cipta Karya Dinas PUPR Pesawaran, Nyoman, yang dinilai sulit dikonfirmasi dan diduga menghindari klarifikasi terkait pelaksanaan proyek.

Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh insan penulis sejak tiga minggu terakhir. Namun hingga Senin, 18 Februari 2026, setiap kali diminta waktu untuk memberikan keterangan, Nyoman disebut tidak berada di ruang kerjanya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai anggaran daerah.

Proyek revitalisasi IGD yang dikerjakan pada tahun 2025 tersebut diduga menggunakan anggaran sekitar Rp1 miliar yang bersumber dari APBD. Namun hasil penelusuran di lapangan memunculkan kekhawatiran terhadap mutu pekerjaan.

Struktur bangunan IGD dilaporkan menggunakan besi tulangan utama berdiameter 8 milimeter serta cincin besi berdiameter 6 milimeter. Spesifikasi ini dinilai tidak lazim untuk bangunan fasilitas kesehatan yang memerlukan standar kekuatan struktur tinggi.

Selain itu, sambungan antara struktur lama dan bangunan baru disebut tidak dilengkapi sistem pengikat yang memadai. Tidak ditemukan bobokan maupun teknik penguncian struktur yang lazim digunakan untuk menyatukan konstruksi lama dan baru, sehingga kekuatan sambungan dikhawatirkan tidak maksimal.

KONDISI SAMBUNGAN BESI COR TEMBOK TANPA BOBOK DAN IKATAN

Ketiadaan klarifikasi dari pejabat teknis yang bertanggung jawab memperkuat sorotan terhadap pengawasan dan akuntabilitas pekerjaan. Proyek fasilitas kesehatan yang memiliki fungsi vital seharusnya dilaksanakan dengan standar keselamatan yang ketat dan pengawasan teknis yang transparan.

Perlu diketahui, pihak legislatif daerah, khususnya DPRD Pesawaran Komisi Pembangunan, diharapkan melakukan peninjauan ulang terhadap proyek tersebut. Apabila ditemukan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, DPRD Pesawaran diharapkan bertindak tegas dengan merekomendasikan penolakan hasil pekerjaan.

Sorotan terhadap kualitas pembangunan fasilitas kesehatan ini bukan yang pertama. RSUD Pesawaran setiap kali melakukan pembangunan disebut kerap menuai kritik karena diduga mengabaikan kualitas konstruksi, sehingga pengawasan ketat dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

Klarifikasi terbuka dari pihak pelaksana teknis dan evaluasi menyeluruh dari pihak berwenang dinilai penting guna memastikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan benar-benar memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

R01