Pesawaran, – Insiden penelantaran seorang pasien di RSUD Pesawaran pada 3 Januari 2025 telah menghebohkan publik. Ketua PDIP Pesawaran, Endro S. Yahman, menanggapi keras kejadian tersebut dengan menyatakan bahwa secara kode etik kesehatan, rumah sakit tidak boleh menolak dan menelantarkan pasien, titik. Permasalahan kurang kelengkapan administrasi dikesampingkan dulu, diurus kemudian. Masalah nyawa manusia yang harus diselamatkan, itu menjadi prioritas. Endro S. Yahman juga menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap buruknya pelayanan publik tidak hanya berada di tangan eksekutif, tetapi juga legislatif yang mempunyai fungsi pengawasan. Melalui pernyataan pesan singkat yang disampaikan olehnya melalui via whatapps, Endro menekankan pentingnya peran DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah. DPRD lah yang mengesahkan APBD bersama eksekutif yang didalamnya juga mengalokasikan anggaran Dinas dibidang kesehatan. Kalaupun pasien tidak punya BPJS, apalagi pasien yang tidak mampu, tetap wajib dilayani dahulu, karena setiap daerah/pemda mengalokasikan “dana emergency “ atau dana cadangan untuk kejadian seperti ini di Dinas kesehatan atau dinas sosial. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Kalau ada permasalahan dg BPJS, DPRD juga bisa memanggil pihak BPJS unyuk diminta keterangannya. “Kenapa eksekutif terus yang disalahkan? DPRD sebagai lembaga pengawas juga harus dimintai pertanggungjawaban. Dalam UU Pemda (UU No. 23 Tahun 2014 yang diperbarui menjadi UU No. 9 Tahun 2015), pemerintah daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif, dan keduanya memiliki tanggung jawab bersama yang bersifat tanggung renteng,” ungkap Endro pada 05/01/25. BACA JUGA. Polda Lampung Minggu Ini Panggil Ahli Pidana, Tindak Lanjut Kasus Dokumen Palsu Perangkat Desa Pekondoh Endro juga mengingatkan masyarakat agar mulai meminta pertanggungjawaban kepada wakil rakyat yang mereka pilih dalam pemilu. Menurutnya, DPRD memiliki kewenangan untuk memanggil pihak RSUD dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. Kalau alur berpikir demikian bisa dipahami masyarakat, kedepan, masyarakat akan semakin sadar arti pentingnya memilih dalam setiap pemilu, tidak sembarangan menggunakan hak pilihnya. Sorotan pada Manajemen RSUD dan DPRD Pesawaran. Seiring dengan kejadian ini, manajemen RSUD Pesawaran menjadi sorotan tajam. Banyak pihak mempertanyakan profesionalisme tenaga medis serta transparansi penggunaan anggaran rumah sakit, khususnya terkait layanan BPJS. Ketua P3KP Pesawaran, Muallim Taher, menegaskan agar fasilitas yang didanai oleh APBD dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat. “Jika BPJS tidak aktif atau layanan dianggap diskriminatif, itu pelanggaran serius. Harus ada evaluasi total terhadap manajemen rumah sakit. Jangan biarkan fasilitas yang didanai uang rakyat justru menyusahkan masyarakat,” ujar Muallim. Reaksi RSUD dan Rencana Penjelasan Terbuka Direktur RSUD Pesawaran, Dhean Lubis, mengungkapkan permintaan maaf kepada keluarga pasien dan masyarakat. Dhean juga berjanji akan memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai insiden penelantaran tersebut. “Besok kami akan menjadwalkan pertemuan dengan penulis berita awal untuk memberikan penjelasan detail terkait kejadian ini,” kata Dhean Lubis. Gelombang Protes Publik dan Tagar #RSUD PesawaranTrending Insiden ini telah memicu protes luas di media sosial. Tagar #RSUD Pesawaran Trending menjadi viral, dengan ribuan unggahan yang mengkritik pelayanan buruk di rumah sakit tersebut. Warga berbagi cerita serupa tentang penelantaran pasien, dan fasilitas yang tidak memadai. Langkah Ke Depan: Desakan Reformasi Total Masyarakat dan tokoh politik setempat mendesak agar pemerintah daerah segera mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan, BPJS, dan manajemen RSUD. Pembentukan tim pengawas independen untuk memastikan pengawasan yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan di Pesawaran juga menjadi salah satu usulan. “Tidak cukup hanya meminta maaf. Kami membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan pelayanan kesehatan di RSUD Pesawaran memenuhi standar yang layak,” tegas Muallim Taher. Kasus ini kini menjadi ujian berat bagi Bupati Dendi Ramadhona dan DPRD Pesawaran. Masyarakat menunggu langkah nyata dari pemimpin yang mereka pilih untuk menghadirkan perubahan, bukan sekadar janji-janji kosong. Tim Redaksi Share this... Whatsapp Facebook Navigasi pos Proyek Talut dan Normalisasi Sungai di Desa Cilimus Diduga Asal Jadi, Warga dan APH Diminta Turun Tangan FKWKP Pringsewu Sambut 2025 dengan Kebersamaan dan Kepedulian Sosial.
